REVITALISASI
CITRA INDONESIA SEBAGAI NEGARA AGRARIS
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1 Latar
Belakang Masalah
(Isnani,1996:8)
mengatakan “Ilmu ekonomi pembangunan merupakan cabang ilmu ekonomi yang
menganalisa masalah-masalah serta menciptakan perkembangan ekonomi yang
diharapkan”. Ilmu ekonomi pembangunan
lebih menitikberatkan perhatiannya pada negara sedang berkembang (NSB),
dikarenakan dalam negara sedang berkembang (NSB) mempunyai banyak masalah. Oleh karena itu berbagai mekanisme ekonomi
dan sosial yang harus diciptakan demi meningkatnya standar hidup penduduk miskin di Negara Dunia Ketiga.
Tingkat hidup yang
rendah dan tertekan mencerminkan sebab-musabab yang lebih mendasar dan bersifat
strukturil. Tingkat hidup yang rendah
tersebut merupakan akibat dari serangkaian keganjilan dan kepincangan yang
terdapat pada perimbangan-perimbangan keadaan yang menyangkut dasar dan
kerangka susunan masyarakat negara sedang berkembang (NSB) sendiri. (Djojohadikusumo,1986:11).
Kepincangan
dan keganjilan itu menyangkut empat
masalah yaitu:
1. Keganjilan
dalam perimbangan antara keadaan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam
masyarakat yaitu mencakup sumber daya manusia(SDM), sumber daya alam (SDA),
sumber daya modal, ketrampilan, teknologi, dan lain sebagainya. Secara umum dapat dikatakan bahwa negara
sedang berkembang (NSB) mengalami kekurangan modal dan keahlian atau
entrepreneur jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah
dengan pesat dan kalau diukur dengan keharusan untuk mengeksplorasi dan
mengeksploitasi sumber daya alam. Arah
kebijakan untuk mengatasi masalah ini adalah berbagai bentuk upaya pembentukan
modal dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk didalamnya menumbuhkembangkan jiwa entrepreneur
2. Kepincangan
dalam tingkat pertumbuhan antara berbagai sektor kegiatan ekonomi. Terdapat sektor kegiatan ekonomi yang tumbuh
dengan pesat, namun disisi lain ada pula sektor kegiatan ekonomi yang
tertinggal. Investasi modal dan
penggunaan teknologi pada masa lampau diarahkan secara intensif pada
sektor-sektor yang terbatas, yaitu sektor perkebunan dan sektor
pertambangan. Disektor pertanian
pengangguran tak kentara semakin besar sejalan dengan pesatnya pertumbuhan
penduduk. Sektor ini pula yang paling
potensial untuk terjadinya pengangguran tak kentara. Dipihak lain sektor ekstratif yang sekarang
berkembang dengan cepat memerlukan modal yang besar dan teknologi yang
maju. Namun dipihak lain sektor ini
sangat terbatas dalam menyerap tenaga kerja.
Keadaan inilah yang pada akhirnya mempertajam ketidakseimbangan struktur
ekonomi negara sedang berkembang(NSB).
Arah kebijakan untuk mengatasi masalah ini adalah upaya untuk
mengembangkan berbagai sektor kegiatan ekonomi yang semakin meluas.
3. Kepincangan
dalam pembagian kekayaan dan pendapatan diantara golongan-golongan
masyarakat. Hanya sebagian kecil
masyarakat yang menguasai kekayaan dan menikmati sebagian besar
pendapatan. Kepincangan dalam pembagian
pendapatan juga ada pada pembagian antara berbagai daerah dan antar lingkungan
kota dan desa. Arah kebijakan dalam
hubungan ini adalah berbagai upaya untuk menciptakan pembagian pendapatan yang
lebih merata, baik antar daerah maupun antar golongan dalam masyarakat. Sedangkan dari sisi pembagian kekayaan lebih
banyak disikapi sebagai fakta, karena tidak dapat dilepaskan denga masa lampau.
4. Masyarakat
negara sedang berkembang(NSB) berada dalam pergolakan transisi, yang sering
terasa adanya kelemahan kelembagaan masyarakat dan pada sifat hidupnya. Aspek-aspek tersebut kurang memadai dari
sudut kelancaran pembangunan dan kemajuan masyarakat. Modernisasi masyarakat memerlukan perubahan dan
penyesuaian, baik dalam sikap hidup maupun dalam kelembagaannya. Arah kebijakan dalam hubungan ini adalah
berbagai upaya untuk memberdayakan kelembagaan masyarakat serta upaya untuk
memperbaiki sifat-sifat hidup masyarakat yang lebih kondusif.(Isnani,1996:25-26).
Merujuk
pada keganjilan dan kepincangan yang diuraikan diatas,makalah ini lebih
menyoroti masalah dan arah kebijakan yang ke-2 tentang kepincangan dalam
tingkat pertumbuhan sektor ekonomi, ada sektor ekonomi yang tumbuh dengan pesat
dan ada pula yang kurang. Oleh karena
itu makalah ini membahas tentang penyebab terjadinya keganjilan dan
alternatifnya supaya sektor-sektor ekonomi ini mwenjadi seimbang antara
perkebunan, pertanian dan pertambangan.
Apalagi dizaman orde baru (ORBA) Indonesia terkenal sebagai negara
pengekspor padi terbesar di ASEAN, tapi sekarang ini Indonesia menjadi negara
pengekspor. Indonesia dulu juga terkenal
dengan negara yang dengan sumber daya alam (SDA). Semua penjelasan tadi membuat penulis ingin
merevitalisasi sektor agraris ini agar terjadi keseimbangan sektor ekonomi.
1.2 Rumusan
Masalah
1.
Mengapa sektor
agraris perlu direvitalisasi?
2.
Bagaimana cara
revitalisasi sektor agraris?
3. Apa
akibat yang ditimbulkan bagi sektor agraris yang lain jika revitalisasi ini
sudah dilaksanakan?
1.3 Tujuan
Pembahasan
1.
Untuk mengetahui
perlunya revitalisasi sektor agraris.
2.
Untuk mengetahui
cara revitalisasi sektor agraris.
3.
Untuk mengetahui
akibat dari pelaksanaan revitalisasi bagi sektor ekonomi yang lain.
Teknik penulisan makalah ini berpedoman pada buku
Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (PPKI) UM Edisi Keempat.(UM,2003).
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1 Perlunya
Sektor Agraris Direvitalisasi.
Indonesia salah satu
dari sekian banyak negara sedang berkembang (NSB) yang ada di Dunia ini, ciri negara sedang
berkembang adalah memiliki sumber daya
alam (SDA) yang melimpah ruah, memiliki tenaga kerja yang banyak meski tenaga
kerjanya itu mayoritas adalah pekerja kasar yang keahliannya masih kurang,
memiliki modal (uang, peralatan berat) yang sedikit, dsb. Sumber daya alam (SDA) yang melimpah ruah itu
oleh rakyat Indonesia tetap dibiarkan saja atau diambil tapi langsung diekspor
mentahnya saja seperti barang tambang, minyak bumi, hasil pertanian dan hasil
perkebunan. Hal itu Indonesia lakukan
karena tidak mempunyai pilihan lain, sumber daya manusia (SDM) masih rendah,
keahlian yang dimiliki masih kurang, dan teknologi yang dimiliki masih belum
tersedia, dan umumnya rakyat Indonesia bekerja sebagai petani.(Isnani, 1996:
9-13 )
A. Perkembangan Sektor Agraris Pada Zaman Pemerintahan
Orde Baru (ORBA)
Pada pemerintahan Orde
Baru (ORBA) Presiden Soeharto dalam membuat kebijakan lebih menitikberatkan
pada sektor pertanian yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang,
semua usaha itu ternyata membuahkan hasil, Indonesia mendapat julukan “Macan
Asia”. Predikat ini muncul setelah
Indonesia berhasil membangun sektor pertanian sehingga menjadi negara
swasembada beras bahkan negara pengekspor beras terbesar se-Asia. Pertumbuhan
yang cukup tinggi dan signifikan Indonesia alami selama tahun 1984-1989. Perkembangan zaman di tahun-tahun terakhir
orde baru (ORBA) berlanjut pada masa reformasi hingga dewasa ini, telah membawa
bangsa Indonesia memacu perekonomian negara lebih kearah bidang industri,
teknologi dan penanaman saham. Banyak pemuda Indonesia yang meninggalkan bidang
pertanian, bahkan muncul iklim berpikir profesi sebagai petani adalah profesi
yang terbelakang dan tidak populer.
Pemikiran yang seperti ini harus kita hilangkan, pekerjaan menjadi
seorang petani bukanlah pekerjaan yang terbelakang tapi tergantung dari diri
sendiri, jika dalam profesi petani kita
bisa menggabungkannya dengan teknologi, berarti profesi sebagai petani bukanlah
profesi yang terbelakang, karena dalam profesi ini kita mampu menemukan
teknologi pertanian yang bisa menunjang hasil pertanian untuk lebih banyak dan
lebih maju lagi seperti: alat-alat pertanian yang sudah menggunakan tenaga
mesin(traktor, mesin penggiling padi), benih-benih yang dapat memberikan hasil
panen lebih banyak, ditemukannya obat pemberantas hama
tanaman,dsb.(napitupulu,2009).
Berikut ini adalah
data-data mengenai ekspor Indonesia di sektor agraris yang dikutip dari
bukunya (Soekarwati,2000,3-5)
Tabel 1 adalah
perbandingan antara nilai ekspor hasil pertanian tahun 1995 dan 1996. Membandingkan angka yang tertera di tabel 1
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa
kenaikan ekspor hasil pertanian hingga bulan Agustus 1996 tercatat sebesar US $
402,6 juta atau naik 14,5%.
2. Bahwa
melalui angka prediksi hingga bulan Desember 1996, maka kenaikan ekspor hasil
pertanian adalah sebesar US $ 402,1 juta atau naik sebesar 8,9%.
TABEL 1. Perbandingan Perolehan
Ekspor Hasil Pertanian Tahun 1995 dengan 1996 (dalam juta dollar AS)
No
|
Komoditi
|
1995*
|
1996*
|
1995**
|
1996**
|
1
|
Karet
|
1.352,1
|
1.322,9
|
1.963,3
|
2.160,0
|
2
|
Minyak sawit
|
520,2
|
684,2
|
934,7
|
944,0
|
3
|
Kopi
|
300,4
|
370,6
|
606,5
|
690,5
|
4
|
Kakao
|
186,3
|
237,1
|
308,3
|
348,4
|
5
|
Minyak Kelapa
|
65,0
|
164,3
|
93,6
|
199,4
|
6
|
Lada
|
82,4
|
58,9
|
155,4
|
157,0
|
7
|
Teh
|
53,9
|
66,0
|
87,7
|
95,5
|
8
|
Tembakau
|
34,6
|
56,6
|
115,5
|
162,0
|
9
|
Jambu Mete
|
10,2
|
13,7
|
21,3
|
23,4
|
10
|
Lain-lain***
|
173,8
|
207,2
|
218,4
|
207,6
|
|
Jumlah
|
2.778,9
|
3.181,5
|
4.504,7
|
4.906,8
|
Keterangan: *)
Angka sampai bulan Agustus 1996.
**) Angka perkiraan sampai bulan Desember
1996.
***)
Lain-lain: kayu manis, bungkil, kopra,kapuk, pala, panili, pinang, kemiri,
kapulaga, asam jawa, gula merah, tetes tebu, jahe, sereh wangi, minyak nilam
biji kapas, dan lain-lain.
Sumber: Biro Pusat
Statistik Dan Laporan Mingguan Bank Indonesia(dalam Kompas, 27 Desember 1996).
Jadi kenaikan ekspor (dibandingkan tahun
1995) adalah naik, yaitu sebesar US $ 402,6 juta pada bulan Agustus 1996 atau
naik sebesar US $ 402,1 juta pada bulan Desember 1996. Namun secara relatif hal tersebut sebenarnya
menurun sebesar 14,5%(hitungan sampai bulan Agustus 1996) turun menjadi 8,9%
pada bula Desember 1996. Mengingat
situasi perekonomian dunia yang sangat tidak kondusif adalah dianggap cukup
berhasil.
B. Perkembangan Sektor Agraris Pada Zaman Reformasi
Sementara ini kita masih harus berhadapan dengan polemik
harga beras. Impor beras yang selama ini
masuk dari Thailand menggusur beras lokal dikarenakan harganya yang relatif
jauh lebih murah. Menurunnya produksi beras lokal adalah sebagai akibat dari
kegagalan panen, pengelolaan pertanian yang buruk serta ekonomi pertanian yang
kurang memadai. Produksi beras yang
minim ini tetap dihadapkan dengan kebutuhan beras masyarakat sehingga berdampak
pada kenaikan harga beras lokal, harga beras impor lebih murah. Namun kita patut berbangga dengan perjuangan
ekonomi nasional dengan melihat fakta bahwa pada tahun 2008 negara kita sudah
mencapai swasembada beras. Padahal di akhir tahun 2008 kita semua berhadapan
dengan suasana krisis ekonomi global yang sangat mengguncang negara-negara di
dunia. Selama 2 tahun terakhir produksi
beras kita cenderung meningkat yaitu di angka pertumbuhan 5% setiap tahunnya.
Lahirlah kemudian kebijakan pemerintah bahwa untuk tahun
2009 ini Indonesia tidak mengimpor beras.
Produksi beras nasional pada tahun 2008 sudah mencapai 3,1 juta ton,
sehingga bukan lah suatu mimpi di siang bolong bila kita berharap dan bertekad
akan menjadi negara pengekspor beras pada triwulan IV tahun 2009 ini. Ekspor
beras akan direalisasikan apabila Indonesia sudah mencapai surplus produksi
beras sebanyak 5 juta ton (produksi beras 35.9 juta ton sedangkan kebutuhan
beras per tahun 30.9 juta ton).
Angka-angka yang membanggakan di sektor
Pertanian di atas adalah fakta yang harus kita pertahankan serta kita
tingkatkan. Kemajuan tersebut memberikan
peluang yang sangat berarti bagi terciptanya lapangan-lapangan kerja baru bagi
masyarakat. Badan-badan maupun instansi terkait dituntut untuk segera memulai
pengelolaan pertanian secara profesional, tertata dan modern. Oleh karenanya
setiap pihak harus memberi perhatian lebih guna mendukung pengembangan
perekonomian bangsa.(Napitupulu, 2009)
Dari semua penjelasan diatas menandakan kalau pada masa
orde baru sektor agraris berkembang sangat pesat mulai tahun 1984-1989 pada masa ini produksi padi Indonesia sampai
berlebih dan hal ini mendorong untuk Indonesia ekspor keluar negeri, program
swasembada pangan yang berhasil digalakkan, dsb. Sedangkan setelah orde baru runtuh dan
berganti pada era reformasi sektor agraris tidak berkembang dengan pesat lagi
apalagi ditambah dengan adanya krisis moneter pada tahun 1997-1998(masa-masa
akhir kepengurusan presiden soeharto) membuat semua harga bahan kebutuhan pokok
naik hampir ½ % dari harga awalnya, kondisi perekonomian yang tidak stabil,
banyak perusahaan yang coleps, dsb malah memperparah rentetan masalah yang
dihadapi oleh negara Indonesia waktu itu.
Indonesia terpaksa harus impor dari negara tetangga agar kebutuhan pokok
masyarakatnya terpenuhi, harga barang stabil, dsb. Baru tahun 2008 ini kondisi Indonesia
disektor agraris cukup meningkat, semua itu menandakan bahwa dalam setiap
pergantian pemimpin negara tidak harus semua kebijakannya berubah total tapi
bagaimana seorang pemimpin yang baru ini bisa meneruskan kebijakan baik dan
yang berhasil pemimpin yang lama dan menjadikan kebijakan atau keekurangan
dalam pemerintahan pemimpin yang lama sebagai pengalaman untuk arahan
kedepannya.
Dari dua penjelasan diatas mengenai perkembangan sektor
agraris baik dalam pemerintahan orde baru (ORBA) maupun pemerintahan pada era
reformasi masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam
pemerintahannya tapi sejauh mana kita bisa mengambil kelebihan tersebut untuk
kita pertahankan dan ditingkatkan lagi, serta sejauh mana kita menjadikan
kekurangan tersebut sebagai bahan pelajaran bagi kita untuk kedepannya agar
kita tidak jatuh kelubang yang sama lagi. Maka dari itu, dibawwah ini dikupas
beberapa masalah yang menyebabkan sektor agraris ini tidak begitu maju,
dibanding dengan sektor-sektor yang lain, padahal seperti yang telah kita
ketahui bahwa sektor agraris merupakan sektor penunjang perekonomian Indonesia.
C.
Masalah dalam Pembangunan Pertanian
1.
Masalah Teknologi
Belum berkembangnya secara baik teknologi dibidang pertanian
sehingga produktivitas pertanian sangat rendah.
Diperkirakan kehilangan pendapatan dari rendahnya produktivitas
pertanian mencapai Rp 200 trilyun/tahun, belum termasuk perikanan dan
kehutanan. Teknologi benih, pupuk,
pengendali OPT, teknlogi budidaya, teknologi pascapanen, pengolahan, penyimpanan, transportasi
dan lain-lain masih sangat terbatas pada pengembangan dan penerapannya.
2.
Masalah Kelembagaan
Meskipun telah dikembangkan kelompok tani sejak 3-4
dasawarsa yang lalu, namun efektivitasnya terhadap peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan petani belum memadai. Kelembagaan
pendukung pembangunan pertanian seperti kelembagaan pasar, kelembagaan
keuangan, kelembagaan komoditas, belum secara baik dapat diakses oleh para
petani.
3.
Masalah Permodalan
Sangat berbeda dengan negara-negara pertanian lainnya, di
Indonesia belum ada institusi yang menjamin pendanaan disektor pertanian. Dinegara-negara lain pada umumnya sudah
mempunyai bank pertanian. Di Indonesia
belum ada perbankan yang secara full dedicated terhadap pembangunan
pertanian. Lembaga keuangan mikro yang
diharapkan bisa membantu petani belum berkembang secara signifikan sehingga
tidak dapat menjangkau petani secara keseluruhan
kredit program(bunga rendah) yang banyak dimanfaatkan
oleh petani di negara lain, tetapi di indonesia tidak berkembang secara
konsisten dan bahkan cenderung untuk dihapus.
4.
Masalah Pengolahan dan Pascapanen
Nilai tambah hasil pertanian sesungguhnya berada pada
kegiatan hilir yaitu di industri pengolahan dan pemasarannya. Industri pengolahan skala besar banyak yang undercapacity
bahkan idle selain karena kekurangan bahan baku juga komoditas
pertanian yang diekspor dalam bentuk bahan mentah, sehingga industri dalam
negeri tidak kebagian bahan baku.
Disamping itu industri pengolahan skala besar kecil yang diyakini dapat
membantu petani, belum berkembang secara signifikan. Oleh karena itu perlu ada Gerakan
Industrialisasi Pertanian Pedesaan (GERINDA).
5.
Masalah Pemasaran
Kata kunci dari pembangunan pertanian adalah tersedianya pasar baik baik untuk produk segar maupun olahan. Lemahnya akses petani kepasar menyebabkan
petani hanya menerima 25-50% dari harga konsumen akhir untuk sebagian komoditas
pertanian. Lembaga pemasaran yang ada
belum secara signifikan membantu para produsen, dan lebih banyak menguntungkan
para pedagang. Di pasar ekspor juga ada
kecenderungan yang surplus perdagangan hasil pertanian terus menurun, baik
karena volume ekspor atau impor maupun karena pengaruh harga.
6.
Masalah Kualitas SDM
Tingkat pendidikan petani yang sebagian besar (lebih dari
80%) tidak tamat SD merupakan salah satu masalah mendasar dalam pembangunan
pertanian. Pengolahan usaha tani secara
tradisional menjadi indikasi dari dampak lemahnya kualitas SDM masyarakat
pertanian kita. Pada segmen kegiatan
pembangunan pertanian lainnya seperti pada pengolahan dan pemasaran produk
hasil di Indonesia dan kualitas SDM yang rendah, sehingga dikhawatirkan tidak
mampu bersaing dipasar bebas. Kemampuan
mengolah dan menjual atau negosiasi sangat ditentukan oleh kualitas SDM.
7.
Masalah Koordinasi
Pembangunan pertanian sebagai suatu sistem dari hulu
sampai ke hilir melibatkan banyak pihak, sehingga memerlukan koordinasi yang
efektif. Egoisme sektoral dan institusi
yang menyulitkan dapat menghambat terciptanya koordinasi yang efektif. Kebijaksanaan dan program pembangunan
pertanian yang tersebar dikalangan departemen menjadikan faktor koordinasi ini
sangat strategis dan menentukan.
8.
Masalah Infrastruktur
Karakteristik usaha dan produk pertanian memerlukan
dukungan infrastruktur yang memadai, seperti jalan produksi, air irigasi,
transportasi, listrik, pelabuhan, telekomunikasi, pergudangan, cool storage dan
lain-lain. Infrastruktur tersebut
dibutuhkan diwilayah produksi yang justru sampai dengan saat ini belum mendapat
sentuhan dan perhatian yang memadai. Infrastruktur
berpengaruh sangat besar terhadap pembangunan pertanian terutama terhadap
efisiensi, kehilangan hasil, kualitas produksi, sitem tanam, produktivitas yang
pada akhirnya mempengaruhi pendapatan dan kesejahteraan petani.
9.
Masalah Informasi
Perkembangan
teknologi informasi belum banyak menyentuh sektor pertanian terutama di tingkat
petani. Globalisasi yang menghapus
batas-batas geografis wilayah,
menyebabkan arus informasi bergerak cepat.
Para investornya disektor pertanian.(Nuhung,2006:12-16)
2.2 Cara Revitalisasi Sektor Agraris.
Indonesia
yang terletak di khatulistiwa dengan iklim kepulauan dan hutan hujan tropisnya
dan kekayaaan alam yang melimpah ruah dengan kecukupan curah hujan atau irigasinya memadai akan menjadikan
tanahnya memiliki produktivitas tertinggi didunia. Ditambah sinar matahari yang memancar
sepanjang tahun dan suhu rata-rata, seharusnya Indonesia mempunyai keunggulan
komparatif yang dapat diandalkan bila dibandingkan dengan negara manapun
didunia. Sumber daya pertanian ditambah kekayaan alam diluasan laut,
semestinya merupakan modal dasar yang sangat besar untuk pembangunan
Indonesia. Namun, apa yang terjadi
selama ini dengan pertanian Indonesia? pertanian sebagai basis pembangunan
nasional terasa “tersisihkan” oleh pemerintah.
Kebijakan yang oleh pemerintah sering
kali kurang menguntungkan petani sebagai komunitas terbesar dalam negara agraris. Pembangunan pertanian di era 1960-an dengan
menerapkan resolusi hijau berupa program intensifikasi pertanian (penggunaan
bibit unggul, pupuk kimiawi, irigasi yang baik, serta keberhasilan swasembada
pangan awal 1980-an tak diikuti dengan program-program yang menunjukkan
kepedulian pemerintah terhadap pertanian. Azas pembangunan yang lebih
mementingkan pertumbuhan dan stabilitas menyebabkan kita terlena. Perbedaan harga pupuk Urea, TSP,Ponska, ZA
dan KCL dalam rupiah dipasar domestik, pasar dunia, dan tingkat petani (Riil)
di lokasi pertanian, tahun 2002.
no
|
Jenis pupuk
|
Harga pasar dunia(a)
|
Harga pasar
domestik(b)
|
Harga tingkat
petani(c)
|
Persentase (a)-(b)
|
persentase
|
1
|
Urea
|
1020
|
1163
|
1216
|
0,12
|
0,16
|
2
|
TSP
|
1307
|
1491
|
1506
|
0,12
|
0,13
|
3
|
Ponska
|
1536
|
1299
|
1675
|
0,18*
|
0,08
|
4
|
ZA
|
1024
|
1171
|
1300
|
0,14
|
0,21
|
Sumber: Data sekunder
dan primer, diolah 2003
Keterangan : * harga
lebih murah
Tabel
2 menunjukkan bahwa harga pupuk ditingkat petani baik pupuk Urea, TSP, Ponska
dan ZA lebih mahal dari pada harga ditingkat pasar dunia dan pasar
domestik yang ditetapkan oleh pemerintah . Selisih antara harga yang ditetapkan
pemerintah dengan harga ditingkat petani disebabkan tidak efisiensi saluran
pemasaran dari lokasi bongkar muat di pelabuhan sampai dengan tingkat petani.
Kebijakan dapat dilihat dari biaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah
sebesar Rp 17,00 sampai dengan Rp 25,00 per kg untuk transportasi, handing
cost, dan distribusi sampai dengan petani. Oleh karena itu, harga yang
ditetapkan pemerintah sudah termasuk ketiga biaya itu. Namun demikian, nilai
tersebut masih ditambah dengan biaya yang diluar jangkauan kebijakan pemerintah
. misal: pungutan transportasi untuk sampai pada tempatnya dan saluran
pemasaran yang panjang membuat harga pupuk saat diterima petani menjadi mahal.
Sektor
agraris diIndonesia saat zaman orde baru (ORBA) sudah sangat bagus sekali
terbukti dengan negara Indonesia mendapat julukan sebagai “macan asia” karena
program swasembada pangannya berhasil,
hasil pertanian Indonesia mampu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dan
bahkan luar negeri sekalipun terbukti negara Indonesia sebagai negara
pengekspor tertinggi se-ASEAN. Saat
pemerintahan ORBA runtuh negara Indonesia khususnya disektor
agraris sudah tidak bisa seperti dulu lagi terbukti harga beras dan kedelai
naik dipasaran, semua ini dikarenakan hasil panen padi dan kedelai tidak mampu
mencukupi kebutuhan dalam negeri, akibatnya pemerintah harus impor ke luar
negeri agar kebutuhan akan beras dan kedelai tercukupi. Namun pada tahun 2008
hasil produksi dari sektor agraris sudah mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri
dan kemungkinan Indonesia akan mengekspor hasil produksi dari sektor agraris
jika hasil panenya sudah mencapai 5 juta ton.
Hal itu bisa berhasil karena kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam
undang-undang RPJPN, SPPN dan Perpres RPJMN mengenai pembangunan nasional baik
dalam jangka panjang.
Dalam
RPJPN BAB II tentang Program Pembangunan
Nasional yang tercantum dalam Pasal 3
menjelaskan bahwa RPJPN merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya
Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdsarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk
rumusan visi, misi dan arah Pembangunan nasional.
Dalam
Penjelasan Atas Undang-Undang Rwepublik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 I UMUM menjelaskan
kalau Pembangunan Jangka Panjang nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan
dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana
diamnatkan dalam pembukaan UUD 1945.
Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi
bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah
dibidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup
dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan
mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat didalam pergaulan
masyarakat Internasional.
Dalam
lampiran undang-undang republik Indonesia nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN
tahun 2005-2025 BAB II Kondisi Umum menjelaskan kalau pembangunan nasional yang
telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang
kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama,
ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi(iptek), politik, pertahanan dan
keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan
sarana dan prasarana, serta pengolahan SDA dan lingkungan hidup. Disamping banyak kemajuan yang dicapai, masih
banyak pula tantangan atau masalah yang sepenuhnya belum terselesaikan. Untuk itu, masih diperlukan upaya untuk
mengatasinya dalam pembangunan nasional 20 tahun kedepannya.
Kondisi
Umum dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menjelaskan bahwa:
1. Kemampuan
pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek mengalami peningkatan. Berbagai hasil penelitian, pengembangan dan
rekayasa teknologi telah dimanfaatkan oleh pihak industri dan masyarakat. Jumlah publikasi ilmiah terus meningkat meskipun
tergolong masih sangat rendah ditingkat internasional. Hal itu mengindikasikan peningkatan kegiatan
penelitian, transparansi ilmiah, dan aktifitas diseminasi hasil penelitian dan
pengembangan.
2. Walaupun
demikian, kemampuan nasional dalam dalam penguasaan dan pemanfaatan iptek dinilai masih belum memadai
untuk meningkatkan daya saing. Hal itu
ditunjukkan antara lain, masih rendahnya sumbangan iptek disektor produksi,
belum efektifnya mekanisme intermediasi, lemahnya sinergi kebijakan, belum
berkembangnya budaya iptek dimasyarakat, dan terbatasnya sumber daya iptek.
Kondisi
Umum Dibidang
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1. Sumber
daya alam dan lingkungan hidup mempunyai peran ganda, yaitu dalam sebagai modal
pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Hasil pembangunan SDA dan lingkungan telah
mampu menyumbang 24,8% terhadap PDB dan 48% terhadap penyerapan tenaga
kerja. Namun pengelolaan SDA tersebut
masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan
hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan SDA
menipis. Menurunnya daya dukung dan
ketersediaan SDA juga terjadi karena kemampuan IPTEK yang rendah.
2. Kondisi
sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan
akibat meningkatnya praktek pembalakan liar (illegal loging),
penyelundupan kayu, pembakaran hutan dan lahan.
3. Sumber
daya alam (SDA) belum dimanfaatkan secara optimal, dikarenakan belum adanya
jaminan keamanan dan keselamatan, belum adanya penataan batas _aritime, dsb.
4. Pencemaran
air, tanah, udara juga masih belum tertangani secara tepat karena semakin
pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian
fungsi lingkungan.
5. Desentralisasi
pembangunan dan otonomi daerah juga telah mengakibatkan menigkatnya konflik
pemanfaatan dan pengelolaan SDA, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah,
serta antar pengguna.
Tantangan
dalam Bidang Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi(IPTEK) dan Sumber Daya Alam (SDA).
1.
Ilmu
pengetahuan dan teknologi
Persaingan yang semakin
tinggi pada masa era globalisasi menuntut peningkatan kemampuan dalam
penguasaan dan penerapan IPTEK dalam rangka menghadapi perkembangan global
menuju ekonomi berbasis pengetahuan.
Dalam rangka meningkatkan kemampuan IPTEK secara nasional, tantangan
yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi IPTEK untuk meningkatkan kemampuan
dalam memenuhi hajat hidup bangsa, menciptakan rasa aman, memenuhi kebutuhan
kesehatan dasar, energi, dan pangan, dsb.
Sumber
Daya Alam dan lingkungan Hidup
1. Dengan
menelaah kondisi SDA dan lingkungan hidup saat ini, apabila tidak diantisipasi
dengan kebijakan dan tindakan yang tepat akan dihadapkan pada 3 ancaman, yaitu
krisis pangan, krisis air, dan krisis energi.
Ketiga krisis ini menjadi tantangan nasional jangka panjang yang perlu
diwaspadai agar tidak menimbulkan dampak buruk
bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.
2. Kemajuan
dapat diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya alam daratan dan SDA
lautan. Mengoptimalkan pendayagunaan
sumber daya kelautan untuk perhubungan
laut, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan
jasa kelautan menjadi tantangan yang perlu dipersiapkan agar dapat menjadi
tumpuan masa depan.
3. Meningkatnya
kasus pencemaran lingkungan diakibatkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang
tinggi, kemajuan industrialisasi dan transportasi, pencemaran sungai dan tanah
oleh industri, pertanian dan rumah tangga memberikan dampak negatif yang
mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sitem lingkungan secara keseluruhan
dalam menyangga kehidupan manusia.
Dari
kondisi umum dan tantangan tadi maka dibuatlah visi dan misi pembangunan
nasional tahun 2005-2025, adapun visinya, yaitu: Mengarahkan pada pencapaian
tujuan nasional seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945. Visi
pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat
kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.
Dalam
mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 misi
pembangunan nasional sebagai berikut:
1. Mewujudkan
masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradap
berdasarkan falsafah pancasila.
2. Mewujudkan
bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan
masyarakat demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan
Indonesia aman, damai, dan bersatu
5. Mewujudkan
pemerataan pembangunan dan berkeadilan
6. Mewujudkan
Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan
Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan
kepentingan nasional
8. Mewujudkan
Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
Setelah
didalam visi dan misi tersebut dijelaskan maka arah, tahapan, dan prioritas pembangunan
jangka panjang tahun 2005-2025. Sesuai
dengan tujuan pembangunan jangka panjang, maka ukuran tercapainya Indonesia
yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang
diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut:
1.
Mewujudkan
Bangsa yang
Berdaya Saing
Kemampuan bangsa untuk
berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran
bangsa. Daya saing yang tinggi, akan
menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu
memanfaatkan peluang yang ada. Untuk
memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang
diarahkan untuk (a) mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya
saing; (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan disetiap
wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sitem
produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri;(c) meningkatkan
penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan ; (d) membangun
infrastruktur yang maju; (e) melakukan reformasi dibidang hukum dan aparatur
Negara.
Dari
penjelasan diatas maka memperkuat perekonomian domestic menjadi titik tekan
yang cukup penting, perekonomian domestic bisa diperkuat melalui sektor pertanian, sektor UMKM, dan
lain sebagainya. Dibawah ini beberapa strategi pembangunan pertanian kedepannya
adalah sebagai berikut:
1. Memposisikan
Pertanian sebagai leading sektor dalam pembangunan nasional
2. Konsolidasi
kelembagaan, restrukturisasi, dan reorganisasi
3. Memperkuat
data base, potensi sumber daya nasional untuk pembangunan
4. Peningkatan
mutu SDM
5. Konsolidasi
pemilikan dan distribusi factor produksi terutama lahan
6. Pengembangan
teknologi berwawasan lingkungan
7. Desentralisasi
perencanaan untuk mengisi dan membangun serta memperkuat otonomi daerah
8. Pengembangan
komoditas strategis
9. Pengembangan
Kelembagaan dan Asosiasi petani
10. Pengembangan
koperasi, UKM, dan kemitraan
11. Pengembangan
Jaringan system informasi
12. Pengembangan
Industri berbasis pertanian
13. Pengembangan
market intelegence
14. Penguatan
posisi Indonesia di lembaga WTO
15. Penguatan
politik pertanian Indonesia
Strategi
pembangunan pertanian dijabarkan dalam bentuk program yang konkrit, realible,
workable, dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Program pembagunan pertanian meliputi:
1. Program
peningkatan produksi:
Tujuannya: (a) mewujudkan
swasembada dan ketahanan pangan nasional khususnya beras; (b)meningkatkan
volume ekspor hasil-hasil pertanian;(c) sekaligus substitusi impor; (d)menyediakan bahan baku industry
pengolahan; (e)mewujudkan
diversivikasi pangan dan gizi. Program peningkatan
produksi meliputi:
1. Program
peningkatan produksi tanaman (pangan,
holtikultura, perkebunan, dan kehutanan)
2. Program
Peningkatan Produksi Perikanan
Program
peningkatan
produksi peternakanKegiatan
program peningkatan produksi meliputi: Pengembangan system berbenihan nasional,
peninngktan produktivitas, perluasan areal tanam, areal tangkap, areal budi
daya ikan, peningkatan populasi peternak(antara lain melalui inseminasi
buatan), rehabilitasi tanaman, replanting, diversivikasi, rotasi tanaman, dsb.
3. Program
Pengembangan SDM
Program
pengembangan SDM dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan profesionalisme
bagi para petani dan pelaku agribisnis, mitra kerja, aparat pemerintah(pusat
dan daerah) sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kegiatan program peningkatan
produksi meliputi: Pelatihan petani dan pelaku agribisnis, penataan tenaga dan
system penyuluhan, pemagangan dan studi banding, pengembangan incubator
agribisnis, sosialisasi program dan kebijaksanan bagi instansi mitra pertanian,
penguatan tenaga-tenaga peneliti terutama dibedang pemuliaan, budi daya,
bioteknologi, pascapanen, mutu hasil,dsb.
4. Program
Pengembangan Sarana da Prasarana
Programnya
meliputi pengembangan sarana dan prasarana pertanian seperti pencetakan sawah
baru, irigasi, pelabuhan, jalan, sarana komunikasi, TPI, RPA, RPH, terminal agribisnis, BPP, BIPP klinik
konsultasi,dan mobilitas. Kegiatannya
meliputi:
1. Pembangunan
sarana prasarana yang merupakan kebutuhan dasar, urgen dan mendesak
2. Rehabilitasi
sarana dan prasarrana dalam rangka
optimalisasi
3. Memobilisasi
sarana dan prasarana sehingga lebih aktif, optimal dan merata keseluruh wilayah
4. Mengembangkan
system informasi yang dapat diakses oleh semua instansi agribisnis
5. Program Pengembangan Usaha
Program ini dimaksudkan
untuk mendorong pengembangan kelembagaan usaha, mendorong investasi di sector
agribisnis, penngembangan system informasi pasar, penguatan jaringan pasar,
standarisasi, dan akrediasi, peningkatan mutu hasil,dsb. Kegiatannya
meliputi: Pembinaan teknis
dan manajemen bagi petani dan pelaku agribisnis, Pengembangan skim-skim kredit pertanian yang memenuhi
karaktrisktik agribisnis, termasuk
pengembangan
bank pertanian, Pengembangan
model-model kemitraan yang ideal,dsb.
6. Program
Pengembangan Teknologi dan
Rekayasa Pertanian
Program
ini ditujukan untuk mengembangkan teknologi budi daya, bioteknologi,
pengembangan klon dan varitas baru, teknologi pengolahan hasil, teknologi pasca
panen, rekayasa kelembagaan, rekayasa genetic,dsb. Adapun kegiatannya meliputi: pengembangan
penelitian terapan,
spesifik lokasi. Pengembangan penelitian
teknologi biologi(biotknologi), solar cellhydro. Dan aero phonil. Distribusi
dan sosialisasi hasil-hasil penelitian, penguatan sarana dan prasarana
pertanian, koordinasi peneliian, dan peningkatan jumlah dan mutu peneliti.
2.3 Akibat
yang Ditimbulkan bagi Sektor Ekonomi yang Lain jika Revitalisasi Ini Sudah
Dilaksanakan.
Pemerintah
telah membuat RPJPN dan di persempit lagi dalam RPJMN, dalam RPJMN ke-
I(2005-009) lebih diarahkan pada penataan kembali dan membangun Indonesia
disegala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai,
yang adil dan demokrasi, dan yang tingakat kesejahtraan rakyatnya
meningkat. Indonesia yang aman dan damai
ditandai dengan meningkatnya rasa aman dan damai serta terjaganya NKRI
berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan
Bhineka tunggal Ika melalui tertanganinya berbagai kerawanan dan
tercapainya landasan pemmbangunan kemampuan pertahanan nasional serta
meningkatnya keamanan dalam negeri termasuk keamanan social. Dari pelaksanaan RPJMN ternta telah
membuahkan hasil bagi semua sector ekonomi, kalau dulu pada tahun 1999-2002
kondisi Indonesia disektor agraris agak menurun, twerbukti dengan Indonesia melakukan impor
beras dan impor kedelai. Namun saat ini
sector agraris sudah cukup berkembang, hasil-hasil produksinya sudah mencukupi
untuk kebutuhan dalam negeri dan Indonesia baru siap ekspor jika hasil panen
dari sector agraris mencapai 5 juta ton milyar per tahun. Sektor agraris sekarang sudah mulai cukup
berhasil pembangunannya setelah semua program-program diatas itu dijalankan
dengan baik, maka akan menimbulkan akibat bagi sector ekonomi yang lain seperti
sector ekonomi mikro muncul koperasi-koperasi yang bergerak dibidang pertanian
dimana kegiatannya lebih mengkhususkan pada para petani, kesejahteraan petani,
kebutuhan petani, dsb. Dengan adanya koperasi petani maka nasib petani akan
terlindungi, hal itu jika petani menjadi anggota dari koperasi ini, bentuk
pelindungannya adalah koperasi tetap membeli hasil panen petani dengan harga yang
stabil meski hasil panen tersebut harganya agak turun atau agak naik serta
berapapun hail panen dari petani koperasi tetap akan membelinya jadi patani
tidak harus khawatir.
Sector
ekonomi makro seperti tercapainya program swasembada pangan, paling tidak meski
program tersebut belum tercapai
paling tidak pemerintah tidak harus ekspor dan kebutuhan dalam negeri
tercukupi, kesejahteraan masyarakat dapat trcapai dikarenakan harga-harga bahan
kebutuhan pokok
tetap stabil,
kondisi perekonomian juga tetap stabil karena tidak ada fluktusi harga
kebutuhan pokok yang kenaikannya cukup drastic, dsb.
BAB
III
KESIMPULAN
1. Indonesia terletak
di khatulistiwa dengan iklim kepulauan dan hutan hujan tropisnya dan kekayaaan
alam yang melimpah ruah dengan kecukupan curah hujan atau irigasinya memadai akan menjadikan
tanahnya memiliki produktivitas tertinggi didunia. Ditambah sinar matahari yang memancar
sepanjang tahun dan suhu rata-rata, seharusnya Indonesia mempunyai keunggulan
komparatif yang dapat diandalkan bila dibandingkan dengan negara manapun
didunia. Sumber daya pertanian ditambah kekayaan alam diluasan laut,
semestinya merupakan modal dasar yang sangat besar untuk pembangunan
Indonesia. Namun, apa yang terjadi
selama ini dengan pertanian Indonesia? Di era Orde Baru (ORBA) sektor
pertanian berkembang dengan sangat pesatnya sampai hasil panenya untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam negeri sampai berlebih, Indonesia menjadi negara
pengekspor beras terbesar se-ASEAN berkat program swasembada pangannya yang
berhasil. Namun setelah orde baru (ORBA)
runtuh Indonesia malah menjadi negara pengimpor beras, dan kedelai mulai tahun
1998-2007. Namun dua tahun terakhir
menjelang detik-detik berakhirnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan
Jusuf Kalla hasil panen dari sektor agraris sudah cukup baik. Karena pemerintah mampu menganalisis dan
menyelesaikan permasalahan dari sektor agraris ini.
2. Dalam pokok bahasan
yang pertama sudah diketahui bahwa sektor agraris tidak berkembang dengan pesat
sebagaimana sektor-sektor yang lain dikarenakan ada beberapa permasalahan. Namun permasalahan itu oleh pemerintah langsung
ditindaklanjuti dengan program-program pemerintah yang tercantum dalam RPJPN
dan RPJMN. Dintaranya adalah Peningkatan mutu SDM, Pengembangan teknologi berwawasan
lingkungan, Desentralisasi
perencanaan untuk mengisi dan membangun serta memperkuat otonomi daerah, Pengembangan komoditas strategis, Pengembangan Kelembagaan dan Asosiasi
petani, Pengembangan
koperasi, UKM, dan kemitraan, Pengembangan
Jaringan system informasi, Pengembangan
Industri berbasis pertanian, Pengembangan
market intelegence, Penguatan
posisi Indonesia di lembaga WTO, Penguatan
politik pertanian Indonesia. Dimana setelah dirumuskan dalam RPJPN maka
dipersempit lagi dalam RPJMN dan juga dibuat program-programnya dan
kegiatannya.
3.
Setelah semua strategi ini dibuat dan dibentuk dalam
sebuah program kemudian program ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan maka hal
itu bisa memberikan dampak, baik berupa dampak positif maupun dampak
negatif. Dampaknya bagi sektor ekonomi
mikro yaitu tumbuhnya koperasi-koperasi kecil dalam bdang pertanian dimana para
petani tidak perlu khawatir bila sudah ikut koperasi ini petani akan
terlindungi berapapun hasil panennya koperasi akan membelinya dengan harga yang
tetap stabil. Selain berdampak pada
sektor ekonomi mikro juga berdampak pada sektor ekonomi makro yaitu
terwujudkannya swasembada pangan, kesejahteraan masyrakat, kebutuhan masyarakat
terpenuhi, dan dapat menambah devisa negara bila hasil dari sektor agraris ini
bisa diekspor.
DAFTAR
RUJUKAN
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2002.
5 tahun Pelitian dan Pengembangan Pertanian 1997/2001: Membangun Agribisnis
melalui Inovasi Teknologi. Jakarta: Departemen Pertanian.
Djojohadikusumo,S. 1986. Indonesia dalam
Perkembangan Dunia: Kini dan Masa Mendatang. Jakarta: LP3ES.
Isnani,G.
1996. Ekonomi Pembangunan: Sebuah Pengantar untuk Memahami Proses, Masalah
dan Dasar kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Bahan Ajar. Malang:
Bagian Proyek OPF IKIP MALANG 1996/1997.
Mangunwidjaja,
D. & Sailah, I. 2005. Pengantar Teknologi pertanian. Jakarta: Penebar
Swadaya.
Napitupulu, Anggiat. 2009. Karakteristik Dasar Bangsa Indonesia Sebagai Fundamen
Pertanian Dan Kelautan Perikanan,(online),
(http://lacakinda.com, diakses 30 April 2009).
Nuhung,
Iskandar Andi. 2006. Membangun
Pertanian Masa Depan. Semarang: Aneka Ilmu.
Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2004-2009. 2005. Yogyakarta: Pustaka Setia
Soekarwati. 2000. Pengantar Agroindustri.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Undang-Undang Republik
Indonesia nomer 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan jangka Panjang
Nasional tahun 2005-2025. 2007. Yogyakarta: Pustaka Setia.
Universitas
Negeri Malang. 2003. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis,
Disertasi, Artikel, Makalah, Laporan Penelitian. Edisi Keempat Cetakan
kedua.Malang: Biro Administrasi Akademik, Perencanaan, dan Sistem Informasi
Bekerja Sama dengan Penerbit Universitas Negeri Malang.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar